Karangjambe Disuntik Rp 30 Juta, Simak Apa Kegunaannya

peserta musdes banprov Desa Karangjambe
peserta musdes banprov Desa Karangjambe

PADAMARA – Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara baru saja mendapatkan bantuan Keuangan dari Pemprov Jateng sebesar Rp 30 juta. Berkenaan hal itu maka Pemdes Karangjambe bergerak cepat melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dengan BPD, LPMD, KPMD, tokoh masyarakat, PKK, RW, dan RT untuk membahas penggunaan dana tersebut di Balai Desa Karangjambe 14 Juni 2017 kemarin.

Kepala Desa Karangjambe, Mangil menuturkan bantuan keuangan tersebut dibatasi peruntukannya untuk pembiayaan 12 pilihan, diantaranya Modal BUMDesa, Penyediaan Bahan Pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Lumbung Desa), Pemberian alat Tehnologi Tepat Guna, Pemberian Modal Usaha UP2K-PKK, Permodalan Simpan Pinjam UED-SP, Permodalan Simpan Pinjam melalui LKD, Penyediaan Makanan Tambahan pada Kegiatan Posyandu, Rehabilitasi RTLH, Pembangunan Jamban Keluarga, Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor BUMDesa, Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana Air Bersih, Atau untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Embung Desa.

Sambutan Kepala Desa Karangjambe
Sambutan Kepala Desa Karangjambe

Dari berbagai pilihan itu Pemdes Karangjambe mengusulkan agar dana digunakan untuk kegiatan pembangunan jamban keluarga. “Hal ini untuk melanjutkan program jambanisasi pada tahun 2016, dari daftar rumah yang belum memiliki jamban sebanyak 115 rumah baru 70 rumah yang terealisasi, sedangkan 45 rumah lainnya belum tersentuh program ini,” kata Mangil.

Usulan tersebut akhirnya disetujui semua pihak. Drs. Sahlan selaku Ketua LPMD menanggapi usulan Jambanisasi. “hal ini merupakan langkah yang tepat, karena masih ada masyarakat yang BAB di sungai atau kolam,” kata Sahlan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua BPD Desa Karangjambe, Suparman, S.Pd, M.Pd,. Beliau menyetujui penetapan kegiatan dialokasikan untuk program jambanisasi. kemudian beliau juga menyampaikan mengenai tantangan kedepan Desa Karangjambe mampu berdaya saing dan Mandiri, sehingga diharapkan mampu mengembangkan ekonomi rakyat dengan BUMDESnya.

Bantuan sebanyak Rp 30 juta tersebut BOP hanya boleh maksimal 5% dari jumlah dana diterima, tidak boleh lebih. Artinya 5% itu boleh digunakan untuk: Pembelian ATK, benda Pos, penggandaan, penjilidan, biaya pengiriman berkas/dokumen, papan sosialisasi / konsultasi / verifikasi dokumen pencairan dan koordinasi guna kelancaran kegiatan. Sementara sisanya (95%) harus digunakan untuk membelanjakan program utama. (Bang_Nur/Ganda)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *