RDKK Pupuk Bersubsidi Diperketat

Sosialisasi Kartu Tani Kecamatan Padamara
Sosialisasi Kartu Tani Kecamatan Padamara

PADAMARA – Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kali ini semakin diperketat kontrolnya. Hal ini dilakukan agar pupuk bersubsidi bisa tersalurkan ke Petani secara proporsional dan tepat sasaran. Hal tersebut disosialisasikan RDKK Pembelian pupuk bersubsidi dan Kartu Tani tingkat Kecamatan, dilaksanakan di Aula BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Padamara, Senin (13/3). Dalam acara tersebut dihadiri oleh Camat Padamara, PPL, Gapoktan, dan Kelompok Tani se-Kecamatan Padamara.

Menurut Kasi Perbenihan dan Perlindungan tanaman Dinas Pertanian, Gunanto Eko Saputro, S.Hut, M.Si, Untuk pembuatan kartu tani ini, penyuluh hanya menyajikan data yang harus di kumpulkan oleh masing-masing petani yang masuk dalam kelompok tani diwilayah dampingannya. “Data harus tepat meliputi luasan lahan pertanian para pemilik agar data valid, serta kebutuhan pupuk dalam 1 tahun,” kata Gunarto dalam sosialisasi.

“Data harus tepat meliputi luasan lahan pertanian para pemilik agar data valid, serta kebutuhan pupuk dalam 1 tahun,” kata Gunarto dalam sosialisasi.

Contoh Kartu Tani
Contoh Kartu Tani

Adapun kartu tani merupakan kartu debit BRI co-branding yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin Electronic Data Capture (EDC) BRI yang ditempatkan di pengecer. Bisa juga berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya sekaligus berfungsi sebagai tabungan bagi para petani. Gunanto menambahkan Program Kartu ini perlu diadakan sosialisasi agar para kepala desa dan gabungan kelompok tani(GAPOKTAN) paham akan persyaratan dan alur pengadaan Kartu Tani agar tidak ada petani yang tidak mempunyai kartu tani nantinya.

Sosialisasi Kartu Tani Kecamatan Padamara
Sosialisasi Kartu Tani Kecamatan Padamara

“Sasaran kartu tani adalah semua petani di Purbalingga yang tergabung dalam Gapoktan,” tuturnya. Terkait kegiatan validasi yang akan dilakukan, penyuluh sudah mulai melakukan langkah-langkah, yang meliputi identifikasi luas lahan milik petani, penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terhadap pupuk bersubsidi, entri dan upload ke program Sistem informasi manajemen pangan Indonesia (Simpi) berbasis kartu tani. Setelah dilakukan validasi, akan dibuat kartu tani oleh Bank BRI. Kartu tani rencananya akan diberlakukan mulai
pertengahan 2017.

“Pemerintah membutuhkan basis data pertanian untuk memajukan sektor pertanian. Tanpa basis data pertanian, sulit untuk merancang jenis tanaman pangan, sebaran, waktu tanam, dan proses pascapanen. Dengan adanya petani yang semakin berdaya, kedaulatan pangan dapat terwujud. Optimisme seperti ini yang perlu terus dibangun.”ujar Gunanto.

“Pemerintah membutuhkan basis data pertanian untuk memajukan sektor pertanian. Tanpa basis data pertanian, sulit untuk merancang jenis tanaman pangan, sebaran, waktu tanam, dan proses pascapanen. Dengan adanya petani yang semakin berdaya, kedaulatan pangan dapat terwujud. Optimisme seperti ini yang perlu terus dibangun.”ujar Gunanto. (Bang_Nur/Ganda)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *